Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 20 September 2021

  • Bagikan

1. Indonesia kedatangan vaksin Pfizer donasi dari Pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX Facility. Vaksin Pfizer yang datang jumlahnya sebanyak 1.140.750 dosis vaksin jadi, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementerian Kesehatan segera melakukan cek dan ricek terhadap daerah yang kekurangan dan membutuhkan vaksin untuk disuplai sehingga target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah segera terpenuhi dengan kedatangan vaksin Pfizer dari Amerika Serikat tersebut.

B. Meminta komitmen Kementerian Kesehatan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya pemberian vaksin dalam menghadapi pandemi Covid-19, guna mewujudkan kondisi kekebalan kelompok dan memutus perkembangan dan penularan Covid-19 di tanah air.

C. Meminta Kementerian Kesehatan untuk terus mengamankan stok vaksin Covid-19 di Tanah air, sekaligus mendistribusikannya secara merata ke daerah-daerah yang kekurangan vaksin. Disamping, mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan program vaksinasi nasional.

2. Implementasi kebijakan afirmasi perempuan masih terganjal sistem Pemilihan Umum/Pemilu. Terlihat dari sejumlah undang-undang yang sudah mengatur kuota minimal 30 persen partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota legislatif, kenyataannya keterwakilan di parlemen masih jauh di bawah angka itu, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Partai Politik berkomitmen memberikan kesempatan dan mendorong afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen agar mencapai kuota yang telah ditetapkan, yaitu 30% persen kuota, termasuk sistem rekrutmen keanggotaan partai politik, sehingga tidak hanya memenuhi kuota 30% kuota untuk pencalonan anggota legislatif perempuan, namun mewujudkan representasi 30 persen perempuan di kursi parlemen.

B. Meminta pemerintah juga melibatkan banyak peranan perempuan dalam kabinet termasuk jabatan di Kementerian atau lembaga, sehingga posisi perempuan di pemerintah tidak hanya sekedar untuk memenuhi posisi atau kuota, namun peran perempuan memang mempunyai kemampuan yang memenuhi standar kelayakan.

C. Meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi sistem penghitungan kursi dalam Pemilu disetiap daerah, terutama pada kandidat-kandidat yang terpilih, agar dapat dipastikan orang-orang yang masuk sebagai kandidat hingga terpilih menjadi perwakilan rakyat di parlemen maupun di pemerintah, merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas dan integritas, termasuk keterwakilan perempuan calon legislatif. Harus dipastikan tidak ada unsur kandidat terpilih semata-mata hanya merupakan kerabat kepala daerah atau bagian dari dinasti politik.

D. Meminta partai politik lebih memperhatikan dan menjadikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai pedoman atau patokan, yang telah mengamanatkan komposisi pengurus partai-partai politik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, agar dapat memenuhi kuota 30 persen perempuan, serta UU No 7/2017 tentang Pemilu yang juga mengatur syarat keterwakilan perempuan 30 persen dari total calon legislatif yang didaftarkan partai politik, dikarenakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ragu untuk mendiskualifikasi partai tersebut jika tidak memenuhi syarat saat verifikasi pendaftaran partai.

3. Insiden penyerangan dan kematian petugas tenaga kesehatan (nakes) di Kiwirok yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), menambah catatan buruk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua, respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden penyerangan yang berakibat meninggalnya salah seorang nakes di Kiwirok, Papua. Meminta agar negara melalui aparat TNI dan Polri segera melakukan pengejaran dan mempersempit ruang gerak KKB serta menutup akses bagi KKB untuk mendapatkan pasokan makanan, keuangan, maupun persenjataan. Mengingat pentingnya memberikan jaminan rasa aman untuk menambah kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.

B. Meminta upaya serius pemerintah dan aparat untuk bekerja agar insiden kekerasan tidak terus berulang di Papua, serta meminta pemerintah dan aparat untuk dapat memberikan prioritas perlindungan dan jaminan keamanan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik. Mengingat, pentingnya perlindungan dan jaminan keamanan bagi nakes dalam melaksanakan tugas kemanusiaan khususnya di wilayah konflik di Papua.

C. Meminta keseriusan pemerintah pusat maupun elite politik dalam menangani dan menyelesaikan konflik kelompok kriminal bersenjata (KKB), disamping menentukan langkah dan strategi jangka panjang guna mencegah berulangnya kembali aksi serangan/kekerasan KKB yang meresahkan masyarakat Papua.

Terima kasih.

Total Views: 15 ,
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *