Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 23 Agustus 2021

  • Bagikan

1. Ribuan benih Lobster mutiara senilai Rp 11 Miliar diamankan anggota Kepolisian unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang, pada Jumat (20/8), respon Ketua MPR RI:

A. Memberikan apresiasi atas keberhasilan aparat Kepolisian dalam menggagalkan upaya penyelundup benih Lobster tersebut, dan meminta aparat untuk dapat membongkar jaringan penyelundupan lobster tersebut, serta menindak tegas oknum sesuai UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika terbukti adanya unsur kesengajaan.

B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan serta mengevaluasi sistem pengawasan dan penjagaan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di setiap jalur pelintasan yang menjadi pintu masuk dari dan ke Indonesia. Mengingat, berulangnya kasus penyelundupan benih ini menandakan sistem pengawasan di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal.

C. Meminta KKP meningkatkan kerjasama dengan Polairud dan TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia terutama terhadap kekayaan laut kita melalui patroli gabungan, yang difokuskan pada jalur-jalur pelintasan baru ataupun jalur tikus, mengingat kasus penyelundup benih Lobster di Palembang ini diketahui membuka jalur-jalur baru di wilayah perairan Palembang.

D. Meminta komitmen pemerintah untuk terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran khususnya terkait kasus penyelundupan maupun pelanggaran di laut yang merugikan negara. Hal ini guna melindungi dan menjaga sumber daya alam di laut dari ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya.

2. Penurunan harga tes polymerase chain reaction/PCR belum diikuti dengan peningkatan pemeriksaan dan pelacakan kasus covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementerian Kesehatan/Kemenkes terus memperbanyak tes gratis dan mempercepat proses pemeriksaan hasil di laboratorium untuk meningkatkan pelacakan kasus, agar dari hasil tes PCR tersebut dapat ditentukan langkah tepat yang akan dilakukan pemerintah, dikarenakan penurunan harga tes PCR tidak serta merta langsung memutus mata rantai penularan covid-19, namun harus diiringi dengan semakin banyaknya pemeriksaan dan pelacakan kasus covid-19.

B. Meminta Kemenkes mempertimbangkan dan mengevaluasi biaya tes covid-19 yang dilakukan secara mandiri yang dinilai masih terlalu mahal, sedangkan tes gratis oleh pusat kesehatan masyarakat/puskesmas terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya, sehingga mempersulit upaya memutus rantai penularan covid-19 dan membahayakan kesehatan pasien.

C. Meminta Kemenkes menggratiskan tes PCR yang ditujukan untuk keperluan tracing/pelacakan, sebab penurunan harga tes PCR masih belum merata dan saat ini masih tetap dinilai mahal oleh sejumlah masyarakat.

D. Meminta Kemenkes mempertimbangkan secara matang agar biaya yang dikenakan untuk tes PCR hanya untuk tes yang diperuntukkan bagi keperluan pribadi masyarakat, yaitu di luar keperluan tracing karena telah melakukan kontak erat atau terindikasikan terpapar virus corona.

E. Meminta Kemenkes lebih gencar dalam melakukan pemeriksaan dan pelacakan, agar dapat memperkirakan perkembangan dari covid-19, mengingat banyaknya varian virus dan virus yang kini telah menyebar sampai ke daerah luar Jawa.

3. Perlunya pemerintah konsisten dalam menerapkan indikator penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) levelling di tiap wilayah, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah konsisten dan melalui pertimbangan yang matang dalam menerapkan indikator penetapan PPKM levelling di tiap wilayah agar PPKM berperan maksimal dalam menurunkan kasus Covid-19 sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat, jika acuan penetapan level PPKM tidak konsisten, akan menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.

B. Meminta pemerintah agar dalam melakukan pelonggaran PPKM levelling sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi sosial wilayah masing-masing. Sebab, harus adanya kriteria yang jelas dalam pelonggaran kebijakan.

C. Meminta pemerintah untuk segera memberikan kepastian kepada masyarakat terkait penentuan kelanjutan PPKM levelling atau akan ada perubahan kebijakan lainnya. Sehingga dapat memberikan kepastian juga ketenangan di masyarakat. Mengingat, keberlakuan kebijakan PPKM levelling akan berakhir hari ini (23/8).

Terima kasih.

Total Views: 44 ,
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *