Respons Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 7 Juni 2021

  • Bagikan

1. Terjadi lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang mencapai atau melebihi 10.000 sejak Februari, respons Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah di seluruh daerah, khususnya daerah yang memiliki lonjakan kasus aktif Covid-19 untuk bersiaga menyiapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi penuhnya fasilitas kesehatan akibat lonjakan kasus, disamping menyiapkan tenaga medis yang mumpuni dalam memberikan bantuan dan perawatan bagi pasien Covid-19.

B. Meminta pemerintah daerah bersama Satgas Penanganan Covid-19 daerah untuk memperluas pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment), sebagai upaya cepat dalam mendeteksi kasus-kasus positif baru sehingga dapat segera ditangani.

C. Meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau mikro zonasi dalam penanganan penyebaran Covid-19, sekaligus menginstruksikan kepada pengelola obyek wisata untuk mempertimbangkan penutupan sementara obyek-obyek wisata guna menekan angka kasus aktif Covid-19. Mengingat, penyebab lonjakan kasus terjadi akibat transmisi virus secara lokal dan terkait dengan libur Lebaran serta mudik.

D. Meminta masyarakat untuk menjadikan lonjakan kasus ini sebagai alarm peringatan bahwa situasi tersebut harus diwaspadai, serta meminta masyarakat agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, menjauhi kerumunan dan untuk sementara tidak berkegiatan di luar rumah apabila tidak ada hal yang _penting/urgent_.

2.  Selain berdampak bagi jemaah, penundaan pemberangkatan haji juga berdampak bagi biro travel haji dan umrah, respons Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata untuk memberikan bantuan kepada para pengelola biro perjalanan atau _travel_ haji dan umrah yang terdampak, seperti mengajak mereka mengubah atau menambah izin usaha travel ke mancanegara, dan pemerintah juga memberikan keringanan pajak, tagihan telepon dan listrik mereka, atau membantu biaya operasional. Sebagai upaya intervensi langsung dari pemerintah dalam menyelamatkan industri haji dan umrah. Mengingat, dampak yang dirasakan oleh pengelola pemberangkatan haji dalam dua tahun terakhir sangat dalam.

B. Mengimbau kepada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah untuk terus berinovasi dengan kondisi kehidupan new normal, disamping terus bersinergi dalam melakukan terobosan komunikasi dengan Saudi bersama pemerintah.

C. Meminta komitmen pemerintah untuk melakukan upaya konkret membantu para pelaku usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah, mengingat efek domino sektor ini perlu diselamatkan karena akibatnya bisa ke banyak usaha. Misalnya, usaha oleh-oleh haji dan perlengkapan haji.

3. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mendapat vaksin covid-19 baru berkisar 28 persen, yakni 1,5 juta dari total 5,6 juta pendidik dan tenaga kependidikan, sedangkan pembukaan sekolah tatap muka akan berlangsung dalam kurun waktu kurang dari satu bulan lagi, respons Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah segera mengalokasikan vaksin untuk pendidik dan tenaga kependidikan serta mempercepat proses vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, dikarenakan dibutuhkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksin covid-19 terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran tatap muka.

B. Meminta pemerintah memberi kesempatan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum terdata untuk melakukan pendataan sekaligus membenahi pendataan pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga pemberian vaksin dapat tepat sasaran dan sesuai target.

C. Meminta pemerintah terus menyosialisasikan manfaat vaksin kepada pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga seluruh pendidik dan tenaga kependidikan mau secara sukarela divaksin dan yakin bahwa vaksin covid-19 merupakan salah satu cara untuk menanggulangi virus corona.

D. Meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi dan situasi zonasi daerah agar tidak langsung menggelar secara serentak pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah, namun secara satu persatu, dikarenakan zona hijau sekalipun tidak bisa menjamin 100% tidak terjadi penyebaran, sehingga pemerintah juga perlu memberikan pilihan kepada guru apakah ingin mengajar secara tatap muka atau daring, sekalipun mereka sudah diberikan vaksin.

4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan bahwa Pantai selatan Jawa Timur berpotensi diguncang gempa dengan kekuatan maksimal M 8,7 dan potensi tsunami dengan tinggi maksimal 29 meter, respons Ketua MPR RI:

A. Meminta BMKG menjelaskan secara terbuka informasi gempa yang berpotensi tsunami tersebut dan bagaimana menyikapinya, serta mendorong pemerintah melakukan upaya mitigasi bencana terhadap wilayah dengan potensi gempa dan tsunami tersebut, salah satunya dengan rumus 20-20-20, yaitu jika terjadi gempa lebih dari 20 menit maka masyarakat mempunyai waktu 20 menit untuk mengungsi ke tempat yang minimal lebih tinggi 20 meter atau lebih.

B. Meminta pemerintah menyosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai tanggap darurat bencana, seperti mempersiapkan tas dengan keperluan-keperluan penting yang dapat langsung diangkut apabila terjadi bencana hingga bagaimana pertolongan pertama untuk menyelamatkan diri apabila terjadi gempa maupun tsunami.

C. Meminta pemerintah agar meningkatkan sistem teknologi prediksi gempa dan tsunami yang lebih mutakhir, seperti EWS (early warning system) dan Buoy tsunami dikarenakan Indonesia merupakan wilayah yang aktif dan rawan gempa bumi, sehingga perlu kesiapan dan antisipasi sejak dini guna meminimalisir terjadinya korban jiwa. Selain itu, MPR juga berharap agar pembangunan-pembangunan di Indonesia dapat dilakukan dengan pembangunan yang tahan gempa dan tsunami, khususnya dapat diutamakan di daerah-daerah rawan bencana, sebab hal tersebut sebagai salah satu upaya mitigasi struktural dan kultural.

D. Meminta Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta menyiapkan lokasi pengungsian sementara termasuk sarana dan prasarana evakuasi yang layak dan memadai.

E. Meminta pemerintah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD, memastikan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana beroperasi dengan baik, terpelihara dengan layak, dan terjaga selama 24 jam setiap harinya untuk meneruskan apabila ada peringatan dini dari BMKG.

F. Mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan siaga terhadap bencana serta tidak terpancing isu hoax atau berita yang belum valid kebenarannya terkait gempa bumi dan tsunami, serta mengupdate perkembangan berita gempa dan tsunami di website atau media sosial resmi BMKG dan pemerintah.

Terima kasih.

Total Views: 53 ,
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *