Respons Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa 2 Maret 2021

  • Bagikan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
1. Di tengah lonjakan kasus Covid-19, vaksinasi bagi tenaga kesehatan (nakes) di Papua dan Maluku belum berjalan optimal. Hal tersebut diketahui karena rendahnya anggaran dan rendahnya komitmen kepala daerah setempat atas kegiatan vaksinasi tersebut, respons Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar meminta penjelasan pemerintah provinsi (Pemprov) Papua dan Pemprov Maluku yang tidak sepenuhnya mendukung program pemerintah untuk pemberian vaksinasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi nakes. Mengingat, vaksinasi bagi nakes di Papua baru mencapai 18,71 persen serta Maluku baru mencapai 45,40 persen.

B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kemenkes bersama pemerintah daerah setempat untuk segera mempertimbangkan adanya realokasi anggaran khusus untuk vaksinasi di wilayah Papua maupun Maluku, sebagai salah satu upaya pemerintah mengatasi persoalan yang menjadi faktor utama belum optimalnya program vaksinasi bagi nakes di wilayah tersebut.

C. Meminta kesiapan dan komitmen kepala daerah dan jajaran di seluruh kabupaten/kota untuk secara aktif menyukseskan program nasional vaksinasi ini, agar dapat berjalan secara optimal sesuai target pemerintah.

D. Meminta komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan program vaksinasi serta menuntaskan setiap target prioritas sesuai jadwal yang telah ditetapkan, khususnya bagi nakes yang harus menjadi prioritas dalam program vaksinasi Covid-19.

2. Virus corona penyebab Covid-19 telah menginfeksi Indonesia selama satu tahun sejak 2 Maret 2020 hingga 2 Maret 2021, respons Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program ataupun langkah yang diambil untuk penanggulangan Covid-19. dan diharapkan pemerintah tetap mengupdate perkembangan virus corona, baik perkembangan virusnya hingga data-data masyarakat yang terpapar, sehingga dapat segera dilakukan langkah penanganan yang tepat dan efektif untuk memutus mata rantai covid-19.

B. Mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk fokus pada upaya pencegahan dan penanganan covid-19 di setiap daerah, baik upaya testing, tracing, maupun treatment.

C. Mendorong pemerintah memastikan program vaksinasi covid-19 berjalan dengan lancar dan sesuai target, di samping mengimbau masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan program vaksinasi, dengan terus menyosialisasikan secara masif program vaksin dan memastikan pendataan secara terintegrasi dilakukan secara maksimal, agar seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat kesehatan penerima vaksin, dapat menerima vaksin secara gratis, sehingga herd immunity dapat tercipta.

D. Mendorong pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pandemi covid-19 yang telah berlangsung selama satu tahun ini, agar dapat segera dilakukan upaya prioritas untuk segera memutus mata rantai covid-19.

3. Pemerintah menggratiskan pajak penjualan atas barang mewah/PPnBM untuk kendaraan bermotor per 1 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor 20 Tahun 2021, respons Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah menyosialisasikan pemberian PPnBM secara gratis tersebut kepada masyarakat, yaitu pemberian insentif akan dilakukan dalam tiga tahap, yakni sebesar 100 persen atau PPnBM Nol Persen pada tahap pertama berlangsung mulai Maret-Mei 2021, kemudian diskon PPnBM sebesar 50 persen pada tahap kedua sejak Juni-Agustus 2021, dan sebesar 25 persen pada tahap ketiga dari September-Desember 2021, agar dalam tataran implementasinya dapat disesuaikan.

B. Mendorong pemerintah untuk fokus terhadap program dan tujuan dari menggratiskan PPnBM bagi kendaraan bermotor tersebut yaitu untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat serta untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Oleh karena itu MPR menyarankan agar pemerintah melakukan perencanaan evaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengecek progres kebijakan tersebut.

C. Mendorong pemerintah agar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut mampu mendorong penyaluran kredit bank dan menciptakan lapangan kerja.

D. Mendorong pemerintah agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan yakni untuk peningkatan produksi hingga 81.752 unit, namun pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Terima kasih.

Total Views: 81 ,
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *